PU PERA Upayakan LPJK Jadi Satu Atap
01 Des 2014 

Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PU PERA) merencanakan akan menggabungkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dalam satu wadah. Pasalnya, adanya 2 lembaga yang mengurusi bidang Konstruksi akan terasa sulit bagi pemerintah untuk melakukan pembinaan. Sejalan dengan itu, Menteri PU Pera, Basuki Hadimoejono dalam rapat kerja dengan Dewan Perwaillan Daerah (DPD RI ) menyatakan akan berupaya menggabungkan 2 lembaga Pengembangan Konstruksi yang ada saat ini ke dalam satu atap yakni Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional.

 

“Kami selaku dewan pembina Konstruksi beryakinan akan lebih mantap bila 2 LPLJK yang kini ada disatukan untuk semata-mata memudahkan dalam rangka melakukan pembinaan,” tegas Menteri PU Pera saat rapat kerja dengan Komite II DPD RI kemarin (28/11) di Jakarta.

 

Menurut Basuki, pembinaan kepada lembaga konstruksi ke depan harus semakin ditingkatkan, menyongsong diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Penyedia jasa kontruksi daerah diharapkan dapat berperan dalam setiap proyek yang ada di wilayahnya. Namun demikian harus mentaati aturan dan kaidah yang berlaku yakni mampu bersaing dalam tender. Menyikapi masalah ini, penyedia jasa kontruksi yang ada di daerah-daerah harus memiliki ketrampilan spesialis dibidang masing-masing.

 

Disisi lain, Menteri PU Pera juga menjelaskan seputar Proyek Jembangan Selat Sunda (JSS) yang hingga kini belum juga menuai kepastian. Basuki menegaskan, bahwa proyek JSS hingga kini belum memiliki Detail Engeenering Desain (DED). “Jadi tidak benar isu yang mengatakan kalau JSS telah menghabiskan triliunan rupiah hanya untuk membuat DED. Yang kami lakukan hanya miliaran. Tidak sampai triliun,” tambah Basuki Hadimoeljono.

 

Dijelaskan, Proyek JSS sesungguhnya penting untuk pengembangan ekonomi wilayah Jawa – Sumatera. Namun Kabinet Kerja dibawah kepemimpinan Presiden Djokowi menilai belum saatnya untuk membangun proyak mercusuar itu. Dikarenakan masih banyak proyek lain yang lebih mendesak untuk mensejahterakan rakyat. Misalnya membangun infrastruktur dasar seperti : jaringan irigasi, waduk, PLTA dsb. Sebaliknya, justru jika JSS dipaksakan untuk dibangun. Menurutnya, akan menambah ketimpangan semakin melebar antara infrastruktur di Wilayah Barat dengan Wilayah Timur.

 

Di depan para Senator (DPD RI), Basuki meminta dukungan penuh para wakil rakyat ini untuk melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek ke PU an yang ada di daerah. Karena pada dasarnya kebocoran anggaran dimungkinkan akan terus terjadi, bila tidak diawasi. “Bapak/Ibu jangan mengira semua karyawan kami seluruhnya baik. Kemungkinan segelintir oknum koruptor masih ada. Saya ingin DPD RI juga ikut mengawasi pekerjaan kami di daerah,” ungkap Menteri PU Pera.

 

Berbagai masukan dari senator untuk Kementerian PU Pera telah diungkapkan dalam rapat. Kritik dan masukan tersebut antara lain: pembangunan rusunawa yang lebih diprioritas untuk mahasiswa, ketertinggalan infrastruktur di kawasan perbatasan dan infrastruktur yang terbangun namun tidak optimal atau proyek jalan yang belum difungsikan akibat pembangunannya terhenti. Khusus untuk proyek yang disebut terakhir, Plt. Sekjen PU Pera bernjanji proyek seperti ini ke depan tidak terulang lagi. Pasalnya, bila masih ada yang belum rampung, maka proyek ini pasti akan di multyears kan.

 

Basuki memaparkan, capaian pembangunan infrastruktur di llingkungan Kementerian PU Pera sebagian besar sudah terlampaui. Misalanya bidang Sumber Daya Air, (pembangunan Waduk, Irigasi, Rehabilitasi irigasi). Bidang penyelenggaraan jalan (pembangunan, jembatan/jalan, jalan tol dan pemeliharaan rutin, rehabiliatas berkala) seluruhnya melebihi reaisasi yang ditargetkan dalam RPJMN 2010-2014. Begitu pula di bidang Cipta Karya hampir seluruhnya telah melebihi target. Kecuali peningkatan jumlah pelayanan Air Minum yang belum. Yakni dari target 70%, namun saat ini masih 68%. Namun pada akhir tahun tetap terselesaikan.

 

Dalam kesepakatan yang disetujui bersama antara lain berbunyi: Komite II DPD RI dapat mengusulkan program pembangunan infrastruktur di daerah kepada Kemen PU Pera serta memperhatikan dan memprioritaskan progam yang langsung bersentuhan dengan masyarakat di daerah seperti sarana air bersih perumahan rakyat, infrastruktur jalan dan infrastruktur perdesaan. Selain itu, infrastruktur yang harus diprioritaskan Kemen PU Pera yakni pembngunan jalan dan perumahan di perbatasan antara negara guna mendorong perekonomian masyarakat perbatasan. (Sony)

 

Pusat Komunikasi Publik




SISDA BBWS BRANTAS

Jl. Raya Menganti No.312
Wiyung - Surabaya
Jawatimur - Indonesia

Telp/Fax: 031-7521547
7521645/031-7523488
E-Mail : bbwsbrantas@pu.go.id

Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Pertanian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Dewan Sumber Daya Air Nasional Kementerian Lingkungan Hidup Badan Pusat Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar Kemiteraan Air Indonesia

belum ada data bukutamu

Pengembangan Sistem, Data dan Informasi SDA Balai Besar Wilayah Sungai Brantas. © Unit Sisda