DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE-73
HIPPA

Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air pemukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak. Sedangkan irigasi meliputi prasarana air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia.

Himpunan Petani Pemakai Air ( HIPPA ) adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi; Sedangkan Gabungan HIPPA adalah kelembagaan sejumlah HIPPA yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan dari beberapa blok sekunder atau satu daerah irigasi, sedangkan pada daerah layanan blok primer, gabungan dari beberapa blok primer atau satu daerah irigasi dibentuk Induk HIPPA.

Sebagai lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah propinsi, wakil Himpunan Petani Pemakai Air tingkat Daerah Irigasi , Wakil pengguna jaringan irigasi pada propinsi, dan wakil komisi irigasi kabupaten kota dibentuk Komisi Irigasi Propinsi, sedangkan sebagai koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah Kabupaten/Kota, Wakil Himpunan Petani Pemakai Air Tingkat Daerah Irigasi dan Wakil Pengguna Jaringan Irigasi pada Kabupaten/Kota dibentuk Komisi Irigasi Kabupaten/Kota. Sebagaimana peraturan pelaksanaan PP No.20 Tahun 2006 tentang Irigasi, ruang lingkup pengaturan Komisi Irigasi adalah meliputi :

  1. Kedudukan, Wilayah kerja, tugas dan fungsi Komisi Irigasi.
  2. Susunan Organisasi, keanggotaan, dan tata cara kerja Komisi Irigasi .
  3. Hubungan kerja antara komisi irigasi, dan
  4. Pembiayaan.
    1.  

Komisi Irigasi Propinsi berkedudukan di Ibu kota propinsi sedangkan Komisi Irigasi Kabupaten berkedudukan di Kabupaten/Kota. Komisi Irigasi Propinsi dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan berada dibawah serta tanggung jawab langsung Gubernur, sedangkan Komisi Irigasi Kabupaten/Kota dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota dan dibawah serta tanggung jawab langsung Bupati/Walikota .

Komisi Irigasi Propinsi mempunyai wilayah kerja yang meliputi Daerah Irigasi yang luasnya 1000 Ha sampai dengan 3000 Ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota, sedangkan untuk Komisi Irigasi Kabupaten/Kota mempunyai wilayah kerja daerah irigasi yang luasnya sampai dengan 1000 Ha. Untuk Daerah Irigasi Strategis nasional dan daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 Ha menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Air tanah merupakan salah satu sumber air yang penting bagi kehidupan dan penghidupan rakyat Indonesia, oleh karena itu harus dikelola secara bijaksana, menyeluruh, terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Keberadaan air tanah di alam terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan, sehingga pengaturan pengelolaannya bersifat khusus berdasarkan kaidah-kaidah air tanah dan pengetahuan geologi. Selain itu, pengelolaan air tanah perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antar wilayah, antar sektor dan antar generasi dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Sumber daya air tanah bersama-sama dengan permukaan digunakan saling melengkapi, penggunaan air tanah hanya dilakukan apabila air permukaan tidak lagi memenuhi kebutuhan berbagai keperluan baik jumlah maupun mutunya. Peran air tanah sebagai sumber daya yang melengkapi air permukaan penggunaannya cenderung meningkat karena adanya beberapa keuntungan antara lain kualitasnya yang relative baik, biaya investasi relative murah dan pemanfaatannya dapat dilakukan ditempat yang membutuhkan.


SISDA BBWS BRANTAS

Jl. Raya Menganti No.312
Wiyung - Surabaya
Jawatimur - Indonesia

Telp/Fax: 031-7521547
7521645/031-7523488
E-Mail : sisdabrantas@gmail.com
sekretariatbbwsbrantas@gmail.com

Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Pertanian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Dewan Sumber Daya Air Nasional Kementerian Lingkungan Hidup Badan Pusat Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar Kemiteraan Air Indonesia

belum ada data bukutamu

Pengembangan Sistem, Data dan Informasi SDA Balai Besar Wilayah Sungai Brantas. © Unit Sisda