Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, disebut sebagai “BBWS Brantas”, terbentuk pada tahun 2006, sejalan dengan diterapkannya otonomi daerah yang membagi tugas, wewenang dan kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11A/PRT/M/2006 tanggal 26 Juni 2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai Pembagian ini secara nyata memberikan batasan atas pengelolaan wilayah sungai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Perubahan Nama Unit Kerja
Proyek Induk Serbaguna Kali Brantas (Proyek Brantas) 1967
Balai Besar Wilayah Sungai Brantas 2007 – Sekarang
Berdasarkan Permen PUPR No. 5/PRT/M/2019 (perubahan atas Permen PUPR No. 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian PUPR) dalam melaksanakan tugas BBWS Brantas menyelenggarakan fungsi:
Balai Besar Wilayah Sungai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta pengelolaan drainase utama perkotaan.
